DPRD Jember Tunggu Informasi Pemprov Jatim Bahas APBD 2020

 29 total views

Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember.

PAMORENEWS-JEMBER – Ada hal yang menarik dalam penetapan program pembentukan peraturan daerah atau dulu dikenal Prolegda (program legislasi daerah) DPRD Jember. Pasalnya, selain rapat online, juga masih adanya rencana penetapan APBD Jember 2020 yang sudah sangat terlambat dari jadwal. DRPD Jember masih menunggu fasilitasi dari tingkat propinsi.

 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim senin siang (06/04/2020). Halim menuturkan memang memasukkan Raperda APBD Jember 2020 dalam Prolegda tahun ini. Pasalnya, memang itu termasuk Perda wajib. Namun, terkait kepastiannya, Halim menuturkan juga belum tahu pasti mekanisme pembahasannya. “Pembahasan terkait dengan APBD nanti, saat ini kami hanya menerima informasi informal resminya dari gubernur,” terang Halim.

 

Baca juga: 33 Advokad Dukung Panitia Angket DPRD Jember

 

Apalagi, pihaknya mendapatkan kabar tentang penolakan Perkada APBD Jember yang diajukan bupati sebagai pengganti Perda APBD Jember. “Kalau ditolak, ya kita harus siap untuk membahas APBD,” tuturnya. , sejauh ini diakuinya jika masalah penolakan Perkada itu masih bersifat informal. Pasalnya, bentuk fisik yakni surat resmi dari penolakan itu belum diterima DPRD Jember.

 

“Kami belum menerima untuk fisiknya,” jelas Halim. Dengan surat itu, akan diketahui langkah lebih lanjut yang akan diambil DPRD Jember. Yakni masih memiliki kewenangan untuk membahas APBD atau tidak. Namun, jika bentuk fisik surat dari Gubernur belum diterima, maka pihaknya belum bisa menentukan langkah lebih lnjut untuk pembahasan APBD Jember tahun 2020 ini.

 

Baca juga: Fakultas Hukum Universitas Jember Dampingi DPRD Kabupaten Gresik dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Gresik

 

“Belajar dari pengalaman tahun 2017-2018, waktu itu APBD-nya didok difasilitasi dari gubernur dan ada kesepakatan walaupun di bulan maret,” jelasnya. Namun, tahun ini memang berbeda karena sudah masuk bulan April 2020. Padahal batasnya itu ada di bulan maret.

 

 

Reporter : Isriadi
Editor : lukman

Post Author: Publisher